Editor: Snowy Ramadhani
Jamberita - Ekonom senior Rizal Ramli menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait orang luar Jawa yang dinilai sulit untuk menjadi Presiden.
Rizal Ramli pun mengatakan bahwa Indonesia pernah dipimpin seorang presiden yang berasal dari luar Jawa.
Sosok yang dimaksud Rizal Ramli yaitu mantan Presiden Indonesia Ketiga Prof BJ Habibie yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan.
Menurut Rizal Ramli, BJ Habibie merupakan salah satu sosok unggul dan demokratis yang layak memimpin Indonesia pada era kepemimpinannya.
Ads by hiklan.com
"Prof BJ Habibie, Presiden RI ke 3 non-Jawa unggul, demokratis, problem-solver, berfikir dan bekerja cepat, dan nyaman di lingkungan internasional!!," kata Rizal Ramli.
Bukan hanya itu, sosok BJ Habibie juga dinilai sebagai orang yang tidak memiliki kepentingan dengan oligarki.
"(BJ Habibie) Tidak feodal, tidak mencla-mencle, bukan boneka oligarki!," ucapnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu juga melontarkan kritik kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait utang negara.
Ads by hiklan.com
"Hari ini @jokowi sibuk prioritaskan proyek abal-abal 'IKN' seolah-olah tidak sadar Indonesia sedang krisis bayar utang (cicilan pokok 400T, bunga 405T. 1/3 APBN) sehingga rakyat dikorbankan dgn kenaikan harga BBM, pajak, listrik," ujarnya.
Lebih lanjut, Rizal Ramli juga memberi sindiran kepada Presiden Jokowi agar belajar memimpin negara dari BJ Habibie.
"Situ jangan egois, sono belajar dari Pres Habibie," tuturnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Twitter pribadinya @RamliRizal pada 22 September 2022.
Kemudian, ia juga menyebut BJ Habibie rela mengorbankan proyek kesayangannya yaitu pesawat IPTN demi menyelamatkan Indonesia yang sedang krisis.
"Proyek kesayangan Pak Habibie adalah pesawat IPTN. Begitu krisis 1998, IMF tekan supaya IPTN dibubarkan, respons Presiden Habibie ‘standstill’ krn RI lagi krisis. Barulah tahun 2000, RR selamatkan & restruktur utang IMF, transformasi paradigma ‘competitive Dirgantara Indonesia’," tuturnya.



Komentar
Posting Komentar